Palembang — Pemerintah Kota Palembang diminta tidak menjadikan evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) sekadar perlombaan melengkapi dokumen demi mendapatkan penghargaan.
Wali Kota Palembang H. Ratu Dewa justru meminta seluruh perangkat daerah menjadikan evaluasi tersebut sebagai momentum untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pesan itu disampaikan Ratu Dewa dalam Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2025 untuk Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (PPE) Kota Palembang Tahun 2026, Rabu (28/10/2026).
Menurut Ratu Dewa, PUG merupakan bagian fundamental dari pembangunan. Karena itu, pelaksanaannya tidak bisa dibebankan kepada satu dinas atau kelompok tertentu saja.
"Pembangunan yang berkualitas tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur semata. Kita harus memastikan manfaatnya dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat," ujar Ratu Dewa.
Ia meminta perangkat daerah, Kelompok Kerja PUG dan focal point memahami substansi PUG, bukan hanya memenuhi persyaratan administrasi.
Kelengkapan dokumen dan bukti dukung, kata dia, harus akurat dan konsisten. Lebih penting lagi, seluruh dokumen tersebut harus mencerminkan program yang benar-benar dilaksanakan.
Pendekatan PUG harus dimulai sejak proses perencanaan. Artinya, kebutuhan laki-laki dan perempuan serta kelompok rentan harus diperhitungkan ketika pemerintah menentukan program dan anggaran.
Pemkot Palembang juga telah memiliki dasar hukum untuk memperkuat pelaksanaan PUG melalui Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
Regulasi tersebut mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi.
Sejumlah indikator pembangunan juga menjadi bagian dari bahan evaluasi.
Data BPS mencatat jumlah penduduk Palembang pada 2024 sebanyak 1.840.415 jiwa, terdiri atas 921.318 laki-laki dan 919.097 perempuan.
Kemudian angka kemiskinan pada 2025 turun menjadi 9,04 persen dari 9,77 persen pada tahun sebelumnya.
Sementara Indeks Ketimpangan Gender Kota Palembang tahun 2024 berada pada angka 0,268.
Ratu Dewa meminta BAPPERIDA dan DPPPA memperkuat koordinasi dengan seluruh perangkat daerah. Setiap rekomendasi dari tim verifikator juga harus ditindaklanjuti dan tidak berhenti setelah proses penilaian selesai.
Menurutnya, penghargaan bukan tujuan akhir.
"Keberhasilan PUG pada akhirnya bukan ditentukan oleh nilai evaluasi atau trofi penghargaan yang diperoleh, melainkan oleh semakin terbukanya kesempatan dan meratanya manfaat pembangunan bagi seluruh warga Palembang tanpa terkecuali," pungkasnya.