Surabaya - Akurasi data desil warga Surabaya menjadi sorotan. Data tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menyasar program bantuan sosial (bansos) dan beasiswa.
Persoalan itu disampaikan warga dalam kegiatan reses anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dr. Zurohtul Mar’ah di Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan.
Ketua RW 09 Morokrembangan, Tricahyono, menilai masih ditemukan data desil yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi warga. Salah satu contoh yang disampaikan yakni seorang warga lanjut usia yang tinggal seorang diri, tetapi tercatat dalam desil 9.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok desil 1 hingga 4 menjadi sasaran sejumlah program bantuan sosial. Warga meminta pemerintah memperkuat verifikasi agar data kesejahteraan tidak berbeda jauh dengan kondisi nyata di lingkungan.
Proses pendataan dinilai perlu melibatkan perangkat dan unsur masyarakat di tingkat bawah. RT, Kader Surabaya Hebat, PKK, Karang Taruna hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama dinilai memiliki informasi langsung mengenai kondisi warga.
Menanggapi hal itu, Zurohtul menjelaskan bahwa penetapan desil tidak semata-mata berdasarkan besarnya penghasilan. Terdapat 39 indikator sosial ekonomi yang menjadi bahan penilaian, termasuk pengeluaran rumah tangga, jumlah kepala keluarga dalam satu rumah dan kepemilikan aset.
Ia juga menegaskan bahwa angka desil bukan satu-satunya penentu seseorang memperoleh bansos maupun Beasiswa Pemuda Tangguh.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, kondisi warga masih dapat ditinjau melalui Musyawarah Kelurahan dan verifikasi faktual. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan pemerintah lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
